Etika bisnis PT. FREEPORT Indonesia

Sejarah PT. FREEPORT Indonesia

PT. FREEPPORT Indonesia (PTFI) adalah perusahaan yang bergerka di bidang pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Freeport Mc Moran Copper dan Gold Inc. Bahkan perusahaan ini merupakan penghasil terbesar konsrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang besar.

PTFI merupakan salah salah satu pembayar pajak terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1992 sampai 2005, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 milliar dolar AS. Selain itu PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi. Dalam tahun 2005 PTFI telah menghasilkan dan menjual konsentrat yang mengandung 1,7 miliar pon tembaga dan 3,4 juta ons emas.

PTFI Company memiliki visi untuk menjadi tambang terbaik di dunia yang berlokasi di ketinggian dan lingkungan bercurah hujan tinggi. Kepemilikan saham Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (AS) sebesar 81,28%, Pemerintah Indonesia sebesar 9,36% dan PT. Indocoppor Investama sebesar 9,36%.

Pelaksanaan CSR oleh PT. FREEPORT

Melalui kebijakan lingkungan, PT.FREEPORT berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan praktik - prakatik lingkungan yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup layak guna memenuhi tanggung jawab tersebut dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan pada setiap lokasi kegiatan. PT.FREEPORT juga berkomitmen untuk mendukung penelitian ilmilah guna memahami lingkungan di sekitar tempat PT.FREEPORT beroperasi, serta melakukan pemantauan yang komprehensif untuk menentukan efektivitas dari praktik-praktik pengelolaan.

Selain itu, PT.FREEPORT bekerja dengan instansi pemerintah, masyarakat setempat, maupun lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab, untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

Etika Bisnis PT. FREEPORT

1. Pelaksanaan Audit Lingkungan

2. Program Pengelolaan Trailing

3. Reklamasi dan Penhijauan kembali

4. Pengelolaan Overburden dan air asam tambang

5. Pengelolaan dan daur ulang limbah

6. Dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh PT.FREEPORT, USAID dan keuskupan Timika maka didapatkan sebuah model yang akan mengembangkan nelayan kepada kehidupan yang maju.

Namun terjadi juga dampak kontroversinya yang sebenarnya tidak diinginkan oleh perusahaan antara lain :

1. Terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi PT.FREEPORT di Kali Kabur Wanamon.

2. Tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena peluru pantulan setelah beberapa anggota brimob menembakkan senjatan ke udara di depan Kodim Abupura, beberapa wartawan televisi yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh brimob.

3. Lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT.FREEPORT Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja 3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera.

4. Kementrian Lingkungan Hidup mempublikasikan temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT.FREEPORT Indonesia. Hasilnya Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemarkan air laut dan biota laut.

5. Sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk menuntut perbaikan kesejahteraan tetapi perundingan dapat diselesaikan dan sepakat akan mendapatkan kenaikan gaji terendah.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya mengena pada sasaran. Artinya perusahaan belum benar-benar memperhatikan kepentingan stakeholder seperti masyarakat Papua, belum memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya, dan terkesan hanya menjadikan pelaksanaan CSR untuk kepentingan kegiatan perusahaan, terutama dalam menarik simpati pemerintah dan PBB. Dan dari uraian tersebut dapat diindikasikan bahwa perusahaan hanya menyenangkan shareholder dengan meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun.

Disisi lain pemerintah kurang menjalankan pengawasan terhadap PT.FREEPORT, sehingga fungsi kontrol dari pemerintahan kurang berfungsi. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kolosi yang dilakukan dengan pejabat dan instansi keamanan. Disamping itu kepemilikan saham oleh pemerintah Indonesia yang sangat kecil yaitu sebesar 9,36% menjadikan pemerintah tidak memegang kendali dalam pembuatan keputusan perusahaan.

Referensi :
http://www.scribd.com/doc/15026348/Analisis-Peranan-Etika-Bisnis-Terhadap-CSR-Pada-PTfreePort-Indonesia
http://www.ptfi.com/social/etika_berusaha.asp
http://www.ptfi.com/about/tatakelola.asp